Pengurangan Anggaran Pengaruhi Pasukan Perdamaian PBB

NEW YORK, KRJOGJA.com – Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia (Penmil PTRI) untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si, beberapa waktu lalu menghadiri sidang Military Staff Committee (MSC) Dewan Keamanan PBB, bertempat di Markas Besar PBB, New York.

Sidang dihadiri oleh 15 Negara-Negara Anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 yakni Amerika Serikat, Rusia, China, United Kingdom, France, Indonesia, German, Peru, South Africa, Poland, Belgium, Dominican Republic, Kuwait, Equatorial Guinea dan Cote D’Ivore.

Pada sidang tersebut dibahas tentang kebutuhan anggaran yang besar dalam operasi Pemelihara Perdamaian PBB yang tersebar di 38 wilayah operasi dan di 30 Negara Misi United Nations (UN).  Kebutuhan anggaran selain untuk operasional Pasukan PBB juga untuk kebutuhan housing, transportasi udara, biaya transportasi darat, biaya transportasi laut, rotasi pasukan, untuk kebutuhan BBM, kebutuhan air minum, medical support unit dan lainnya.

Military Staff Committee membahas kebutuhan biaya penggelaran operasi Pemelihara Perdamaian PBB yang memerlukan anggaran tinggi mencapai USD 6.8bn, anggaran tersebut didapat dari iuran negara-negara yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Hal ini menjadi sangat penting mengingat saat ini PBB mengurangi anggaran yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada hampir seluruh Misi PBB yang digelar di belahan dunia.

Penmil PTRI untuk PBB, Brigjen TNI Fulad menyampaikan bahwa proses rekonsiliasi harus terus berjalan dan kemanan yang sudah berhasil disepakati dapat ditingkatkan sehingga akan membawa perdamaian yang abadi di Sudan.

Dijelaskan pula bahwa Indonesia tergabung dalam proses perdamaian di Sudan, dimana TNI telah mengirimkan prajuritnya yang tergabung dalam Kontingen Garuda ke UNAMID sejumlah 800 orang, Artinya bahwa Prajurit Kontingen Garuda telah ikut andil dalam memberikan rasa aman dan damai di Sudan dalam rangka mengamankan penduduk di Negara yang dilanda konflik dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. (*)

BERITA REKOMENDASI