Pengusaha Pelayaran Dukung Keberadaan Galangan Gamatara

JAKARTA.KRJOGJA.com – Ketua  INSA Johnson W Sutjipto meminta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon dan Pelindo II agar tidak lepas tangan dengan persoalan hukum yang tengah dihadapi perusahaan galangan PT Gamatara Trans Ocean Shipyard.

Galangan kapal yang berlokasi di Cirebon tersebut, saat ini tengah menghadapi perkara pidana yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Penyebabnya, hanya karena PT Gamatara Trans Ocean Shipyard membangun jalan 200 meter atas permintaan KSOP Cirebon.

"KSOP Cirebon dan Pelindo II diharapkan dapat memberikan kepedulian dan tidak membiarkannya," ujar Johnson di Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Apalagi menurut Johnson, galangan Gamatara itu tidak melakukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan karena memang bukan tugasnya. "Mereka hanya menguruk tanah dan membangun jalan seluas 10 meter sepanjang 200 meter menuju Pelabuhan atas permohonan lisan pihak KSOP, bukan melakukan reklamasi," tegasnya.

Tokoh masyarakat pesisir Cirebon, Soleh Bajeri juga berharap, perusahaan, galangan yang begitu banyak jasanya untuk masyarakat Cirebon dan negara jangan diperlukakan seperti itu (dipidana). "PT Gamatara Trans Ocean Shipyard selama ini banyak membantu masyarakat. Dari masyarakat pesisir hingga masyarakat nonpesisir banyak dibantu. Baik dalam hal kegiatan warga, maupun dalam penyediaan lapangan kerja," ungkapnya.

Perkara bermula dari permintaan Akhriadi yang pada tahun 2016 menjabat KSOP kelas II Cirebon, agar PT Gamatara membuatkan jalan untuk akses masuk ke ujung Jalan Madura. Atas permintaan itu, PT Gamatara kemudian melakukan pengurugan lahan rawa. 

Namun kegiatan dihentikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementrian LHK menilai kegiatan tersebut melanggar pasal 36 ayat (1) dan pasal 109 juncto pasal 116 ayat (1) huruf a juncto pasal 118 juncto pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hanafi Santoso yang kini menjadi terdakwa mewakili PT Gamatara bahkan dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 3 miliar. Apabila dalam waktu sebulan terdakwa tidak dapat membayar denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan atau aset milik PT Gamatara untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara.

Dalam persidangan di PN Cirebon dengan agenda pembacaan pledoi pada 6 Maret 2019 lalu, Iskandar selaku pengacara Hanafi mengungkapkan, kegiatan pengurugan yang dilakukan untuk membuat jalan sepanjang 200 meter dengan lebar 10 meter, dilakukan karena ada permintaan secara lisan dari Akhriadi selaku KSOP Cirebon.

“Sebagai regulator, KSOP memiliki hak atas penggunaan lahan di dalam Pelabuhan di antaranya di ujung Jalan Madura,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar dalam kesaksiannya, Akhriadi mengakui pengurugan tanah rawa yang tidak bermanfaat menjadi tanah yang bermanfaat yang hak penggunaan lahan dimiliki KSOP dan kepentingannya untuk Pelabuhan Cirebon, bukan untuk PT Gamantara Trans. Bahkan selama pengerjaan jalan juga dalam pengawasan KSOP dan PT Pelindo II Cirebon.

Saksi Akhriadi juga mengungkapkan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pengurugan Jalan Madura bukan reklamasi, sehingga tidak perlu izin kepada Lingkungan Hidup. (Imd).
 

 

BERITA REKOMENDASI