Penilaian Reformasi Birokrasi, Ditjen Dikti Tertinggi di Kemendikbud

JAKARTA (KR)- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berjalan optimal. RB sebagai cara pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik _(good governance)_ harus ditegakkan oleh seluruh kementerian atau lembaga dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek.

Ditjen Dikti sejak tahun 2020 telah menjalankan berbagai rencana aksi meliputi delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan dan penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap delapan area perubahan tersebut, Ditjen Dikti berhasil mencapai PMPRB pada aspek pemenuhan dan aspek perubahan atau _(reform)_ tertinggi dibandingkan unit utama lainnya di lingkungan Kemendikbud. Adapun nilai yang diraih Ditjen Dikti pada aspek pemenuhan yakni 14,29 dan pada aspek perubahan mencapai nilai total 20,42.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam mengatakan bahwa capaian ini tentunya berkontribusi dalam pencapaian target RB Kemendikbud. Nizam optimis, Ditjen Dikti dapat terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintah atau sistem birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

BERITA REKOMENDASI