Penundaan RUU Pertanahan Bukan Karena Tuntutan Demonstran

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ditunda karena pemerintah ingin membuka ruang terhadap masukan publik. Penundaan bukan sekadar untuk meredam aksi protes dari kalangan mahasiswa dan pihak lain.

"Bukan (untuk meredam aksi unjuk rasa). Sebenarnya selama ini penyusunan UU ini sudah transparan, rapat kami terbuka kok, tapi ternyata masih ada berbagai aspirasi dari masyarakat," ucap Sofyan.

Lebih lanjut ia menekankan pengesahan ditunda karena pemerintah serius ingin mendengar masukan dari berbagai pihak. Bahkan, pemerintah tidak menutup ruang untuk revisi pasal-pasal yang ada di RUU tersebut bila masukan yang datang memang baik untuk pengaturan hukum pertanahan ke depan.

"Walau sebenarnya aspirasi itu sudah tertampung, tapi kami tetap beri ruang lagi saja. Presiden melihat masih banyak aspirasi dari masyarakat," katanya.

Di sisi lain, mantan menteri koordinator bidang perekonomian itu menegaskan bahwa RUU Pertanahan tidak akan mematikan hak masyarakat akan tanah di negara ini. Justru, sambungnya, aturan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat kecil, bukan menguntungkan mafia tanah. (*)

BERITA REKOMENDASI