Penyusunan PP Juklak UU PPMI Harus Melalui Tripartit

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Sekjen Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Sonny Pattiselano menyatakan, bagi pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing (kapal niaga dan kapal perikanan), penyusunan PP petunjuk pelaksana (juklak) UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus dilakukan melalui Lembaga Tripartit Nasional.

"Tripartit itu meliputi unsur pemerintah, pengusaha kapal, serta serikat pekerja pelaut yang berkompeten dan telah mendapat pengakuan nasional maupun internasional yang selama ini menangani pelaut di kapal-kapal niaga dan kapal perikanan," tutur Sonny Pattiselano dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (11/3/2018).

Ia menuturkan hal itu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan salah persepsi tentang pelaut di kapal niaga dan kapal perikanan. Dikatakannya, pemerintah harus merumuskan dua PP secara terpisah. PP yang mengatur penempatan dan perlindungan pelaut di kapal-kapal niaga (termasuk offshore), harus diatur tersendiri. Sedang PP satu lagi mengatur pelaut di kapal perikanan.

Kedua, lanjutnya, PP harus mengadopsi regulasi internasional yang diatur dalam Konvensi ILO (International Labour Organization) tahun 2006 tentang MLC (Maritim Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188/2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, maupun regulasi nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kedua konvensi tersebut.

MLC 2006 dan amandemen-nya maupun Konvensi Nomor 188 telah mengatur secara jelas tatakelola dan prosedur perekrutan, penempatan, perlindungan, prosedur pengaduan/komplain serta tanggung jawab dari negara bendera, negara pelabuhan, negara penyuplai pelaut, pemilik kapal dan agen perekrutan. Bahkan, prosedur dan tatacara pemeriksaan kapal (ship inspection ) juga sudah diatur dalam kedua konvensi tersebut.

"Hal itu untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal guna menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut," kata Sonny. Kedua Konvensi ILO itu, imbuhnya, memberikan keleluasaan kepada negara-negara anggota ILO untuk menetapkan dan melaksanakan regulasi nasional. (Ful)

BERITA REKOMENDASI