Peraturan KPU Belum Akan Diundangkan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Hukum dan HAM menegaskan belum akan mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait aturan larangan eks-koruptor menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2019. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana bersilaturahmi ke parpol peserta Pemilu 2019 untuk mensosialisasikan larangan bekas koruptor nyaleg. 

Baca Juga: Soal Rencana KPU Coret Mantan Napi Korupsi Ikut Pemilu, Ini Tanggapan Presiden

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, belum akan mengundangkan PKPU terkait soal pelarangan eks-koruptor menjadi caleg. "Itu tidak bisa (peraturan diundangkan oleh KPU), batal demi hukum," jelasnya, Selasa (26/6/2018)

Sebelumnya, Kamis (21/6/2018) KPU mengirimkan surat kepada Kemenkum dan HAM mengenai permintaan KPU agar Peraturan KPU yang mengatur larangan tersebut tidak ditolak Kemenkumham. Yasonna juga menyebutkan, pihaknya akan minta peraturan direvisi. "Hak kita juga menyampaikan pendapat. Kita tunggu respons mereka, kita kembalikan, nanti kita lihat respons mereka," katanya.

Peraturan ini, menurutnya, mengatur mengenai seorang bekas napi koruptor dapat menjadi caleg bila tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, orang itu dapat menjadi caleg bila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik,  yang bersangkutan mantan terpidana.

Terkait hal itu, Yasonna memandang, hal itu bertentangan dengan UU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Waktu kita buat UU Pemilu lebih banyak yang tidak setuju supaya pasal itu dibuat, tapi kan kita tunduk kepada putusan MK, karena itu kan sistem negara, bukan sistem suka-suka. Kalau MK sudah buat begitu, pemerintah bersama DPR tunduk kepada putusan MK, jadi itu persoalannya," tegasnya.

Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 pada 9 Juli 2015 membolehkan eks-koruptor menjadi caleg. Dalam putusan itu disebutkan, "Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU No 8 tahun 2015 Tentang Pemilukada Gubernur, Bupati dan Walikota."

Baca Juga: Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg, KPK Bakal Gandeng KPU

Pasal 7 huruf g berbunyi "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih."

Pokoknya putusan MK, menurut Yasonna dipatuhi dan jangan membuat sesuatu yang bertentangan dengan ini. Kalau tujuan PKPU) itu, ia nilai sangat baik. "Kita setuju itu," tuturnya. Meski demikian, Yasonna menyebutkan, berbahayanya kalau tidak tunduk kepada sistem hukum yang ada nanti semua lembaga yang ada akan melakukan hal yang sama, mereka membuat peraturan yang bertentangan dengan UU.(Ful/Sim)

BERITA REKOMENDASI