Perbaikan Data Pertanian Jadi PR Pemerintah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut data produksi hasil pertanian yang selama ini tidak sesuai kondisi lapangan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Data yang benar, menurut dia, bisa menjadi dasar atas kebijakan pertanian Indonesia ke depan.

JK mengatakan bahwa kebijakan pemerintah zaman kini tentu harus berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data yang pasti. Penyusunan kebijakan pun, tidak harus berdasarkan instruksi langsung dari pemerintah.

"Kami harus memperbaiki data, hampir semua data pertanian tidak sesuai lapangan. Karena Indonesia tidak bisa kembali ke masa lalu di mana orang dipaksa diubah berdasarkan instruksi. Semua harus berdasarkan perhitungan," ujar JK, Kamis (08/03/2018).

JK mencontohkan, amburadulnya data produksi beras. Masalah data beras semakin pelik, lantaran masih ada bagian dari pemerintah yang belum tahu formulasi dalam menaksir produksi beras Indonesia.

JK kemudian berkisah pernah memberitahu Menteri Pertanian mengenai estimasi produksi beras yang dihitung dari konsumsi ditambah ekspor netto. Indonesia yang selama ini tak pernah ekspor beras, membuat perhitungan produksi beras secara kotor, menurut JK, harus dimulai dari data konsumsi terlebih dulu, yang ditaksirnya sebesar 28 juta ton per tahun.

Namun, untuk mendapat perhitungan produksi beras yang pasti, data konsumsi tidak bisa dijadikan patokan. Sehingga menurutnya, jika pendataan seperti ini tak segera dibenahi, maka data pertanian selamanya akan buram. "Semua dilema data ini memang perlu diperbaiki. Tak hanya beras, ini belum jagung, belum lagi garam," paparnya.

Padahal, kebijakan pertanian yang ampuh dibutuhkan untuk ketahanan pangan Indonesia di masa depan. JK berujar, penduduk Indonesia akan mencapai 330 juta di tahun 2045 atau bertumbuh 3 persen per tahun. Sehingga, kebutuhan pangan pun minimal juga harus meningkat 3 persen per tahun.

Sementara itu, luas tanah Indonesia pun terbatas untuk membuka lahan pangan baru. Makanya, saat ini kebijakan pertanian Indonesia harus bergerak menuju perbaikan produktivitas yang tentu perlu didukung dengan data-data yang akurat. (*)

BERITA REKOMENDASI