Perlindungan dan Kesejahteraan Pelaut Harus Ditingkatkan

JAKARTA,KRJOGJA.com – Program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan industri pelayaran nasional yang merupakan kelanjutan kebijakan 'Cabotage' belum banyak menyentuh kepentingan pelaut, baik kesejahteraan maupun perlindungannya saat bekerja di kapal.

Menurut Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Prof. Dr. Mathias Tambing, M.Si, sekitar 60 persen pelaut yang bekerja dikapal-kapal nasional kehidupannya sangat memprihatinkan akibat gajinya masih di bawah standar. 

"Ini terjadi karena masih banyak pelayaran nasional tidak memberikan gaji yang layak serta tidak adanya standar pengupahan sektoral yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sehubungan Hari Pelaut Sedunia yang jatuh 25 Juni, Mathias juga menyoroti perlindungan pelaut yang sangat minim, terutama terkait keamanan dan keselamatan pelayaran karena banyak kapal tidak menyediakan alat keselamatan yang memadai, tapi sering memaksakan muatan melebihi kapasitas (overload). Hal ini menyebabkan kecelakaan di laut yang menimbulkan banyak korban. 

“Fenomena ini sangat memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pelaut yang layak,” tegas Mathias Tambing. Mengenai gaji, menurutnya, minimal pelaut pelayaran domestik di atas UMP (Upah Minimal Provinsi) karena pelaut masuk kategori pekerja sektoral. Namun, kenyataannya banyak pelaut yang gajinya di bawah UMP, terutama pada jabatan non-perwira. (Ful)

BERITA REKOMENDASI