Perlindungan Guru Cukup Dengan Perpres

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Regulasi perlindungan profesi guru tidak perlu dibuat hingga bentuk undang-undang. Jika dibutuhkan, regulasi dalam Peraturan presiden dinilai akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan guru akan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menuturkan, tidak perlunya regulasi dalam bentuk undang-undang yang baru untuk perlindungan profesi guru, karena sebenarnya hal tersebut sudah tercantum dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

"Karena peraturan yang mengatur soal guru sudah ada. kalaupun mau dirinci atau diperjelas lagi, PP gurunya yang direvisi. Atau dibuat Perpres, akan jauh lebih mudah, dibandingkan membuat UU bukanlah hal yang mudah," ujarnya.

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, telah disebutkan guru mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Sementara dalam UU nomor 14 tahun 2005 juga disebutkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Dalam nomor 74 tahun 2008 tentang guru, sebenarnya guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pada peserta didik. Ini dapat dilakukan jika peserta didik melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru. (*)

BERITA REKOMENDASI