Permen Baru Soal Nelayan Natuna Segera Diterbitkan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Miftah Sabri, mengaku ingin membuka pintu lebar-lebar bagi perizinan nelayan di Laut Natuna Utara dengan menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang baru.

"Agar ke depan dasar hukumnya lebih kuat, akan diatur segera dalam Permen KP yang baru," ujar dia.

Miftah berkata sejumlah masukan telah diterima KKP terkait dengan bobot kapal yang boleh menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Salah satu usulannya, kata dia, bobot kapal 150 GT hingga 250 GT.

"Semua sedang dirumuskan oleh tim revisi Permen-Permen yang dianggap memberatkan stakeholder selama ini. Dalam waktu dekat aturannya akan kita rampungkan, angka mana yang baik," ujarnya.

Tak ketinggalan, ia pun menyalahkan mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti yang ditudingnya sudah melarang eksploitasi di perairan itu. "ZEE kita ini oleh former minister itu dilarang untuk dilakukan eksploitasi," cetus dia.

Miftah menuturkan masalah pencurian ikan atau illegal fishing oleh kapal asing di Natuna bisa diatasi setidaknya dengan dua cara. Pertama, menambah armada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

"Dengan logika begini, supaya tidak ditangkap [kapal asing], ya udah lautnya dijaga, tidak ditangkap. Namun, lanjutnya, ada cara lainnya. Yakni dengan membanjiri Natuna dengan nelayan Indonesia agar tak memberi ruang bagi nelayan asing," jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI