Perpres Mobil Listrik Rampung Maret

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) rampung pada 5 Maret 2019. Penerbitan beleid dua kali molor dari jadwal yang ditargetkan pemerintah.

Setelah rampung di tingkat K/L, rancangan Perpres tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di saat bersamaan, pemerintah juga mematangkan insentif fiskal kendaraan listrik dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Tanggal 5 Maret difinalkan di sini, kami cek lagi, sesudah itu baru diberikan ke presiden," kata Luhut.

Luhut mengaku telah berunding dengan K/L perihal Perpres tersebut. Ia mengatakan masih ada beberapa revisi terkait teknis penulisan kalimat pada rancangan Perpres untuk masing-masing K/L. "Seluruh instantsi terkait sudah hadir, sehingga tidak ada yang merasa tidak terlibat," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan salah satu revisi rancangan Perpres tersebut menyangkut aturan uji tipe dan uji kendaraan berkala atau biasa disebut uji Kir.

Budi mengatakan uji tipe menjadi wewenang Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan untuk uji KIR kendaraan listrik, pemerintah bakal melibatkan pihak swasta. "Uji berkala memang bisa dilakukan oleh pemerintah dan APM (Agen Pemegang Merek), dan swasta. Nah itu belum diakomodir (dalam Perpres)," kata Budi.

Budi mengatakan revisi tersebut tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (*)

BERITA REKOMENDASI