Perpres Pengangkatan PPPK Masih Digodok, Harap-harap Cemas

JAKARTA, KRJOGJA.com – Para peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang lolos seleksi Tahap I pada 2019 lalu hingga kini belum mendapat kejelasan. Pasalnya, pemerintah belum menerbitkan aturan soal pengangkatan PNS kontrak tersebut.

Aturan itu nantinya akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lalu, bagaimana progres Perpres yang menggantungkan nasib para lulusan PPPK Tahap I tersebut?

Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, dirinya belum bisa memperkirakan kapan kebijakan itu bakal dikeluarkan Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Tapi kemarin sih menurut info sedang dalam proses. Cuman kapan keluarnya itu yang kita tidak bisa prediksikan,” ungkap Paryono, Senin (24/2/2020).

Dia menuturkan, masing-masing instansi terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) hingga BKN tak punya kewenangan untuk mendesak Jokowi segera meneken Perpres tersebut.

“Kita enggak bisa paksa presiden juga kan, apakah pak presiden setuju atau enggak. Kan bisa saja dia enggak setuju. Kalau setuju tanda tangan juga kita belum tahu kapan,” kata Paryono.

“Kemarin pak Kepala BKN (Bima Haria Wibisana) juga kan sudah kasih statemen bahwa BKN sudah oke, Menteri PANRB sudah oke, kementerian-kementerian lain terkait juga sudah oke, dan sudah diserahkan ke presiden melalui Setneg. Setelah itu oke nanti terserah Presiden,” tutupnya.(*)

BERITA TERKAIT