Perubahan Skema Pensiun PNS Dinilai Bisa Sehatkan APBN

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pengamat dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai rencana pemerintah mengubah skema iuran dana pensiun PNS dari pay as you go (PAYG) atau manfaat pasti menjadi fully funded berupa iuran pasti akan menciptakan pendanaan yang berkelanjutan.

Pasalnya, dengan skema PAYG yang digunakan selama ini, iuran yang dikenakan terbilang kecil karena hanya 4,75 persen dari gaji pokok. Sedangkan sisanya, ditambal oleh pemerintah dengan menggunakan APBN.

Dalam keadaan normal, ia menyebut memang tak ada masalah. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya perlu menggelontorkan anggaran dalam APBN sebesar dana yang akan dibutuhkan untuk membayar dana pensiun.

Tapi, kalau APBN sedang seret seperti yang saat ini dihadapi akibat pandemi covid-19, membayar pensiun pun akan bermasalah. “Karena sumber dari PAYG itu kan APBN dan asumsinya pemerintah dalam posisi cukup likuid, punya kemampuan bayar. Tapi kalau ada masalah tidak punya kemampuan kan itu berbahaya,” jelasnya.

Maka itu ia tak heran bila pemerintah ingin segera merealisasikan skema yang sebetulnya sudah digodok beberapa tahun terakhir ini agar kantong APBN tak kian berat. Apalagi, jumlah PNS yang pensiun terus bertambah setiap tahunnya.

Mengutip Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam kurun 2016 – 2020, sebanyak 752.271 PNS memasuki masa pensiun. Pada 2016 terdapat 122.515 orang yang memasuki batas usia pensiun (BUP), 2017 sebanyak 132.815 orang, dan 2018 sebanyak 156.349 orang.

Angka terus menanjak, tengok saja pada 2019 yang mencatatkan BUP sebanyak 156.050 orang dan 2020 yang lagi-lagi merangkak naik menjadi 184.542 orang. Selain untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan, menurut Toto, skema fully funded juga mampu memberikan kepastian kepada PNS. (*)

BERITA REKOMENDASI