Perubahan UU Pemilu Harus Menyeluruh

JAKARTA (KRjogja.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengemukakan, sejak masa reformasi, undang-undang tentang pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden (Pilpres) sudah dirombak beberapa kali. Bahkan setiap menjelang pemilu pasti ada perubahan undang-undang pemilu.

"Jika perubahan undang-undang pemilu adalah sebuah keniscayaan sejalan dengan adanya dinamika perubahan sistem ketatanegaraan dan upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi, " kata Presiden Jokowi ketika  memimpin rapat terbatas yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (13/9).

Nampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain , Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK  Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menkumham Yasona Laoly, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu Muhammad.

Ke depan, kata Presiden,  kita juga harus menyiapkan kerangka regulasi baru tentang pemilu untuk menyesuaikan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013 yang memutuskan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan presiden- wakil presiden tahun 2019, akan dilaksanakan secara bersamaan.

Untuk itu Presiden meminta agar Rancangan Undang-Undang Pemilu yang diusulkan pemerintah, substansinya harus betul-betul menyederhanakan, menyelaraskan. “Menyederhanakan dan menyelaraskan tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah, yaitu undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden, serta undang-undang penyelenggaraan pemilu,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menekankan agar semangat dari pembentukan Undang-Undang Pemilu yang baru ini, bukan hanya semata-mata menindaklanjuti putusan MK, melainkan juga melakukan menyempurnakan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman praktek pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari segi teknis penyelenggaraan, tahapan pemilu, tata kelola penyelenggaraan pemilu, sampai dengan pencegahan praktik politik uang. (Sim)

BERITA REKOMENDASI