Pilihan Lokasi Ibu Kota Baru Sudah Mengerucut, Dimana?

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, saat ini pilihan pemindahan ibu kota sudah semakin mengerucut. Ia memastikan bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan.

“Provinsinya dimana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019), dikutip dari laman Setkab.

Menurut Jokowi, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baik itu di Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan.

Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan secara detail.

Tapi, Jokowimengingatkan, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.

Menurut Jokowi, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegas dia.

Untuk itu, Jokowijuga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil.

Terakhir, Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.(*)

BERITA REKOMENDASI