Pilkada 2018, KPU Fokus Karakteristik Tiap Daerah

JAKARTA, KRJOGJA.com – Untuk memberikan pelayanan maksimal Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperlakukan setiap daerah sama di Pilkada Serentak 2018, sehingga penyelenggaraan pilkada bisa berlangsung jujur dan adil.

Hal tersebut dikatakan  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Wahyu Setiawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta. Selasa (31/10/2017). "Kami akan memberikan perhatian yang sama di masing-masing daerah khususnya di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Namun kami mengasumsikan, setiap daerah berbeda-beda satu sama lain," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, setiap daerah pasti mempunyai masalah yang berbeda dengan tingkat kerawanan yang berbeda pula. Oleh Karena itu, pihaknya akan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah untuk mencegah masalah yang muncul. "Masalah di Papua, tentu berbeda dengan di Aceh, di Jawa, di Kalimantan dan lainnya. Nah, dalam memberikan pelayanan kami akan memperhatikan kondisi daerah-daerah tersebut,"  jelasnya.

Sementara Komisioner KPU yang lain Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU tidak menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut dia, IKP biasanya menjadi program Bawaslu yang sudah pernah dibuat di pilkada serentak sebelumnya dan akan dibuat lagi di Pilkada 2018.

Sedangkan  Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu menyatakan, tengah merampungkan pembuatan IKP untuk Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia. Sampai saat ini sudah mengumpulkan data-data dari daerah untuk diolah sehingga bisa menggambarkan IKP di pemilu mendatang. Fritz mengatakan sejumlah dimensi IKP kali ini tidak berbeda jauh dengan IKP pada Pilkada Serentak 2017. Hanya saja ada beberapa variabel yang tidak dipakai lagi.

Mendagri Tjahyo Kumolo meminta dan menginggatkan para calon kepala daerah yang bertarung tidak memainkan isu Suku Agama Ras Antargolongan (SARA). "Hindari kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA," pesan Tjahjo di Yogyakarta, Selasa (31/10/2017), berkaitan menjelang Pilkada di Jabar, Jatim, Jateng serta daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, lebih baik para calon kepala daerah beradu konsep, ide dan gagasan dalam upaya membangun daerah. Selain kampanye hitam, ia juga mengingatkan agar calon kepala daerah tidak bermain politik uang.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengingatkan masa-masa sekarang ini adalah masa konsolidasi demokrasi. Apalagi tinggal menghitung bulan ke depan, tepatnya Agustus 2018 parpol sudah bisa mengusulkan capres dan cawapres saat pilpres 2019. Meskipun memasuki tahun politik 2019 dan di tahun 2018 akan berlangsung Pilkada serentak di 171 daerah, Tjahjo tetap optimis kondisi dalam negeri tetap kondusif.
Utusan Khusus Presiden, Din Syamsuddin berharap parpol berkompetisi dengan cara-cara yang baik saat pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan begitu, akan muncul suasana yang baik dan tidak menimbulkan perpecahan.

Hal tersebut dikatakan Din Syamsuddin, usai bertemu Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, kemarin. Ia juga meminta pemerintah  mewujudkan pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat dan hukum juga harus berlaku adil bagi semua kelompok masyarakat."Itu faktor penting dalam menjaga kerukunan, yaitu penegakan hukum yang tegas konsekuen tapi juga secara berkeadilan," ujar Din.(Edi/Sim/R-3)

BERITA REKOMENDASI