Pipa Peratamina Bocor, KLHK Siapkan Sanksi Administratif

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menerbitkan sanksi administratif bagi PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan atas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang menyebabkan kapal terbakar dan pencemaran lingkungan. 

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan masih terus menghitung ganti rugi sembari terus melakukan pengawasan. "Kementerian LHK akan menerbitkan sanksi administratif kepada PT Pertamina RU V Balikpapan untuk melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan wajib dengan fokus pada keamanan pipa penyalir minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/4/2018).  

Dia melanjutkan, Pertamina Balikpapan harus melanjutkan kegiatan penanggulangan tumpahan minyak dan pemulihan lingkungan akibat kebocoran pipa minyak. 

Terkait kejadian ini, KLHK juga menemukan temuan hasil pengawasan lingkungan hidup, yakni dokumen lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa.  Dokumen lingkungan juga tidak mencantumkan kajian perawatan pipa. 

"Inspeksi pipa tidak memadai hanya untuk kepentingan sertifikasi," kata Nurbaya. 

Selain itu, Pertamina Balikpapan terbukti tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis dan tidak memiliki sistem peringatan dini.

"Kita ikuti evaluasinya, posisi pertama 13 ribu hektare, 7 April sampai seterusnya kami ikuti terus. Masyarakat juga jadi pusing, terutama di daerah pemukiman. Pesan pak presiden jangan sampai kebakaran lagi," papar dia. (*)

 

BERITA REKOMENDASI