PKDT Dipercaya Bakal Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KRJOGJA.com – Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

"Padat Karya Tunai di Desa merupakan program arahan langsung dari Presiden, dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia," kata Sekretaris Kemenko (Seskemenko) PMK, YB Satya Sana Nugraha di Jakarta Selasa (9/1/2018).

Satya melanjutkan pada tahun 2018 pelaksanaan PKTD ini disosialisasikan dan dilaksanakan  pada lokasi prioritas  di 100 desa dalam 10 kabupaten di 9 provinsi,  yang mempunyai jumlah penduduk miskin di desa, indeks kesulitan geografis, dan  jumlah penderita gizi buruk. Prioritas juga akan dilanjutkan untuk 1000 desa pada 100 kabupaten. Sosialisasi pelaksanaan padat karya tunai di desa 2018 ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida.

Sosialisasi Pelaksanaan padat karya tunai di desa saat ini merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 18 Desember 2017 yang lalu.

Ada 7 aspek utama di dalam SKB tersebut yang mencakup Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pendampingan Desa, Penataan Desa, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi, Pelaksanaan padat karya tunai di desa dan Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, dan Penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

SKB 4 Menteri diharapkan dapat menjadi acuan operasional bersama yang lebih efektif dan integratif serta saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. SKB 4 Menteri juga diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada secara bersama tanpa menghambat berbagai implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian, untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. (Ati)

BERITA REKOMENDASI