PKS Kritik Maklumat Kapolri

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengkritik maklumat Kapolri, Idham Azis, yang melarang kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, pembatasan hak harus melalui mekanisme undang-undang.

“Namun, yang perlu dipahami adalah pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bukan berdasarkan maklumat Kapolri, apalagi hierarki aturan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah maklumat Kapolri,” kata Hidayat.

Hidayat tak heran bila banyak pihak, termasuk komunitas pers, mempersoalkan Pasal 2d dalam maklumat Kapolri tersebut. Ia menganggap larangan tersebut memang menabrak aturan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945.

Pasal 2d maklumat Kapolri tersebut menyatakan, “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.”

Ia mengakui, ketentuan kebebasan mendapatkan dan mencari informasi itu merupakan hak yang bersifat derogable (bisa dibatasi). Namun, ketentuan dan syarat pembatasannya harus merujuk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia khawatir maklumat Kapolri itu juga bisa berdampak pada pengusutan kasus penembakan 6 orang anggota FPI oleh pihak kepolisian yang kini tengah aktif diberitakan.

Terpisah,Wasekjen PKS, Ahmad Fathul Bari, juga menilai semua yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. (*)

BERITA REKOMENDASI