PKS Tak Ingin Lembaga Antikorupsi Jadi Perdebatan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden PKS Sohibul Iman menerapkan syarat pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi jika MPR berniat melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

"PKS mendorong dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi," ujar Sohibul.

Sohibul menuturkan PKS tidak ingin lembaga pemberantasan dan pencegahan korupsi bersifat adhoc seperti KPK yang selama ini menjadi perdebatan para elite politik. PKS mendorong lembaga anti korupsi permanen karena negara masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dua sumber keuangan berpotensi terus-menerus disalahgunakan oleh penyelenggara negara. Sohibul berharap lembaga antikorupsi permanen itu nantinya juga berada di seluruh daerah di Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini adalah bentuk komitemen kami semua untuk mendukung dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi," ujarnya.

Selain persoalan APBN dan APBD, Sohibul mengatakan kondisi ekonomi dunia yang tengah mengalami resesi lambat laun bakal berdampak ke Indonesia. Sehingga penggunaan anggaran negara rentan terpengaruh jika tidak digunakan secara efektif.

"Oleh sebab itu kita memerlukan lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ini tidak bisa ditangani oleh lembaga-lembaga pidana umum seperti kepolisian dan kejaksaan," ujar Sohibul.

Sohibul menampik pihaknya meminta KPK untuk dipermanenkan. Dia menyerahkan kepada parlemen untuk memutuskan apakah mempermanenkan lembaga yang telah ada atau membentuk lembaga antikorupsi baru yang permanen. "Terserah keputusan politik," ujar Sohibul. (*)

PKS

BERITA REKOMENDASI