PKS Wacanakan Ambang Batas Parlemen

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas presiden (presidential threshold) ditetapkan pada angka yang sama yakni 7 persen.

Pernyataan itu disampaikan Mardani merespons rekomendasi politik Rakernas I PDIP terkait peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen.

Mardani menilai dengan menurunkan ambang batas presiden dari 20 ke 7 persen akan membuka peluang untuk menghadirkan jumlah calon presiden yang lebih banyak dibandingkan yang disajikan di dua pemilihan presiden (pilpres) terakhir. Dia mengatakan sebagai awal, maka angka 7 persen juga seharusnya diterapkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"(Kami) apresiasi kepada usulan PDIP, karena PKS pada posisi lebih advance kami lagi berharap 7 persen. Tapi begini, bukan cuma buat pileg buat pilpres dan buat pilkada juga jadi untuk pilpres dan pilkada kita turunkan ke 7 persen," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI itu menerangkan situasi di mana hanya terdapat dua pasangan capres-cawapres di dua pilpres terakhir telah membuat biaya sosial jadi tinggi. Menurutnya, situasi tersebut akan berbeda bila pilpres menghadirkan jumlah pasangan capres-cawapres lebih dari dua.

Mardani mengatakan PKS juga mengusulkan agar ambang batas parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai diberlakukan pada 2024 mendatang. Dia menyatakan ambang batas parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa ditetapkan di angka 4 dan 3 persen.

"Untuk pileg dengan 7 persen, dia terangkat itu untuk pusat. Kalau untuk provinsi sama kabupaten saya setuju dengan PDIP, 4 dan 3 persen," sambungnya. (*)

PKS

BERITA REKOMENDASI