PMII Unjukrasa, Tuding DPR Matikan Demokrasi

SALATIGA, KRJOGJA.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga, demo dan menuding Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mematikan kebebasan menyampaikan pendapat. Tudingan ini menyusul disahkannya revisi atau perubahan  Rancangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Kebebasan menyampaikan pendapat  sebagai simbol demokrasi telah mati di tangan DPR. Pada revisi UU MD3, terdapat pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat. UU ini harus dicabut karena bertentangan dengan demokrasi," tegas Ketua PMII Kota Salatiga Muhammad Arfan Afandi, saat orasi di depan kantor DPRD Salatiga, Kamis (01/03/2018).

Beberapa pasal UU MD3 yang bertentangan demokrasi diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245. Pada pasal 73 disebutkan DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pengkritik DPR. 

“Ini kekeliruan yang membuat polisi akan kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum. Sebab pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik sementara kepolisian bekerja dalam ranah penegak hukum,” katanya.

Selanjutnya asal 122 huruf (k), klausul yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini sangat berpotensi untuk membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan karena MKD akan mengambil langkah hukum dengan mempolisikan pelaku yang dianggap menghina lembaga DPR. 

Pasal 245 mencatumkan hak imunitas anggota DPR. Bagi anggota yang bermasalah hukum tidak bisa langsung dipanggil oleh aparat penegak hukum dan pemaggilan harus meminta izin MKD dan presiden. (Sus)

 

BERITA REKOMENDASI