Polisi Tetapkan 87 Tersangka Terkait Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

PAPUA, KRJOGJA.com – Jumlah tersangka kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat kembali bertambah. Total sampai dengan Kamis (5/9), polisi telah menetapkan 87 orang. Mereka terdiri dari pihak yang berada di Papua dan Papua Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Baca Juga: Hoaks Tentang Papua Banyak Disebar Melalui Twitter

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, laporan dari Polda Papua, di Jayapura ada 33 tersangka. Mereka disangkakan dengan pasal 212, pasal 170, pasal 187, pasal 160 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Di Timika polisi menetapkan 10 orang tersangka. Kemudian di Deiyai sebanyak 14 tersangka. Mereka juga disangkakan dengan pasal 212, pasal 170, pasal 187, pasal 160 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

“Kemudian untuk jumlah tersangka jadi 57 orang untuk Papua,” ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (6/9/2019).

Sementara itu, wilayah kerusuhan Papua Barat total tersangka sebanyak 21 orang. Terdiri dari Manokwari 9 tersangka, bertambah 1 orang. Mereka dijerat dengan pasal 106 Juncto pasal 110 dan atau pasal 54 KUHP. Sedangkan di Sorong ada 7 tersangka, dan Fakfak 5 tersangka.

Untuk di luar kerusuhan Papua dan Papua Barat, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka. Dua yang ditetapkan diawal yakni inisial TS dan SA yang diduga melakukan provokator rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

“Satu tambahan tersangka atas nama VK (Veronica Koman), pelangggaran pasal 160 UU Darurat dan UU Nomor 1/1946, yang bersangkutan masih dalam proses pengejaran,” imbuh Dedi.

Khusus untuk Veronica, belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutam berada di luar negeri. Dedi menyebut kerjasama Polri dengan Interpol sudah berhasil menemukan keberadaan Veronica. Namun, hal itu belum bisa diungkap kepada publik, karena masih dalam proses penyidikan.

Lebih lanjut, Dedi menyebut di Polda Metro Jaya, Jakarta juga menetapkan 8 tersangka yang diduga mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara Jakarta saat unjuk rasa. Namun, dua orang dipulangkan karena dianggap tidak terbukti. Sehingga hanya 6 tersangka yang saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Depok. Keenamnya disangkakan dengan pasal 106, pasal 110 Juncto pasal 55 KUHP.

Di sisi lain, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, pengibaran bendera Bintang Kejora dipastikan terlarang. Hal itu termuat dalam PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah.

“Kalau misalnya Bintang Kejora itu identiknya adalah dengan organisasi OPM (Organisasi Papua Merdeka), makanya bisa diterapkan pasal itu,” pungkas Dedi.(*)

BERITA REKOMENDASI