Polri Minta Pemerintah Atur Standar Biaya Umroh

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) meminta pemerintah menetapkan aturan standar biaya perjalanan Umrah yang bisa diterapkan oleh agen perjalanan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, standardisasi biaya umrah dilakukan agar penegak hukum bisa memindai agen perjalanan yang terindikasi tidak beres.

"Kami minta stakeholder agar mengatur standar minimal biaya umroh yang jelas, biar tidak ada kebingunan. Tentu ini pun harus berdasarkan perhitungan yang akurat," ujar Rikwanto.

Selain memudahkan penelusuran, aturan standar harga ini juga diperlukan demi menciptakan persaingan usaha yang sehat. Agen perjalanan yang memasang harga terlalu miring tentu merugikan karena menggerus pangsa pasar usaha agen perjalanan lain.

Aturan ini dianggap perlu karena instansinya juga telah menerima beberapa laporan calon jemaah umrah di luar First Travel yang sampai saat ini belum diberangkatkan oleh agennya masing-masing. (*)

BERITA REKOMENDASI