PP Penetapan Harga Batubara Tunggu Presiden

JAKARTA,KRJOGJA.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan, Presiden segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) penetapan harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri/Domestic Market Obligation (DMO).

"Saya sudah mohon kepada Presiden, karena saat ini PP sedang disiapkan untuk diajukan kepada Presiden. Jadi selama PP nya belum keluar, maka penetapan harga batubara untuk kelistrikan nasional juga belum bisa keluar. Saya belum bisa bicara apa-apa, karena belum tahu apakah Presiden setuju terhadap PP tersebut atau masih direvisi. Kita tunggu saja (keluarnya PP, red.),” kata Jonan di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Dalam acara “Energy Talk” ini Jonan juga menuturkan, pihaknya belum mengetahui besaran tarif DMO yang akan disetujui Presiden. Meski demikian ia menyebutkan, harga batubara untuk kebutuhan kelistrikan nasional akan diatur.

Ditanya apakah tarif listrik dan BBM yang tidak naik ini sudah disetujui oleh Komisi VII DPR-RI, menurut Jonan, selaku pemerintah, pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi VII DPR-RI. Apalagi Komisi VII juga sudah mendukung tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak naik sampai tahun 2019. Namun demikian hal ini nantinya masih akan dikonsultasikan dengan DPR.

Jonan juga menjelaskan, satu-satunya alasan pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif sampai tahun 2019 adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Khusus menyangkut kebijakan di bidang ketenagalistrikan, selain tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), juga pembangunan transmisi di Indonesia Timur sampai tahun 2027 disesuaikan dengan kebutuhan listrik. 

"Jadi, sesuai pesan Bapak Presiden, energi harus menggunakan Sila kelima yaitu berkeadilan sosial. Sebab, di tahun-tahun lalu, pemerintah fokus kepada produsen, sehingga tahun ini lebih fokus kepada konsumen,” papar Jonan. (Ful)

BERITA REKOMENDASI