PP Turunan UU Ciptakerja Disahkan, KPPU Fokus Persaingan Usaha

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJogja.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menganalisis dan mencermati seluruh peraturan Pemerintah turunan Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), khususnya yang mengatur aspek persaingan usaha. Fokus analisis diarahkan kepada berbagai bentuk pengaturan harga dan standar, pemberian izin, keterlibatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan, hingga keterlibatan KPPU secara langsung dalam pelaksanaan berbagai peraturan Pemerintah tersebut, baik dalam aspek pengawasan persaingan usaha maupun pengawasan pelaksanaan kemitraan.

“Hasil analisis menunjukkan terdapat 13 peraturan yang memiliki substansi pengaturan persaingan usaha dan 5 peraturan yang terkait pengawasan kemitraan. Atas hasil tersebut, KPPU akan memfokuskan pengawasan dan koordinasinya dengan regulator dalam pelaksanaan berbagai peraturan tersebut agar tetap sejalan dengan Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” tutur Anggota KPPU Ukay Karyadi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).

Ukay menyampaikan sebagaimana diketahui terdapat 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU Ciptaker dan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Februari 2021. Berbagai peraturan tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat terkait dengan pengaturan persaingan pelaku usaha. KPPU mulai melakukan inisiatif dalam menganalisis seluruh peraturan Pemerintah tersebut sejak awal 2021.

” Dalam proses penyusunan, KPPU pun telah memberikan perhatian khusus kepada beberapa PP melalui pemberian rekomendasi atau saran dan pertimbangan, serta terlibat langsung dalam penyusunan. Analisis KPPU juga menemukan masih terdapat berbagai PP lain yang substansinya berkaitan dengan persaingan usaha. Namun belum dilakukan intervensi KPPU diantaranya PP Perindustrian, PP Pelayaran, PP Kemudahan Berusaha Bagi Proyek Strategis Nasional, PP Jasa Konstruksi, PP Sektor Kelautan dan Perikanan dan yang lainnya,” ungkapnya.

BERITA REKOMENDASI