PPDB Sudah Tepat Sasaran

JAKARTA, KRJOGJA.com – Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyebut, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam sistem zonasi sudah tepat sasaran.

Untuk mengikat semua kementerian/ lembaga yang terkait dengan penerapaan zonasi ini, Chatarina mengatakan, kebijakan zonasi ini akan diperkuat dalam Peraturan Presiden(Perpres) mengenai zonasi yang ditargetkan akan terbit pada tahun ini. Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah.demikuan Chatarina Muliana di Kemdikbud Jakarta,Selasa (2/7 2019)

Sistem zonasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya putus sekolah pada anak usia sekolah yang sering terjadi setiap tahun di Indonesia.

"Tentu kebijakan pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi sudah cukup tepat sasaran, kan tujuannya untuk mencari jalan keluar dari kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi," tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah, telah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Karena itu, dia meminta agar masyarakat turut terlibat dan partisipasi dalam mensukseskan program tersebut.
"Maka dari itu perlu dukungan masyarakat di berbagai daerah untuk mensukseskannya," ujarnya.
Sistem zonasi, kata Katarina, akan memberikan dampak positif bagi pisikologis anak. Dengan pemberlakuan zonasi di setiap daerah, Dia menyatakan, waktu berinteraksi anak dengan orang tua akan semakin banyak. Sebab, zonasi dapat memangkas jarak tempuh pulang-pergi sekolah.

Selain itu, sistem zonasi juga dapat meminimalisir pergaulan bebas dan tindakan yang tidak di inginkan. Katarina menilai orang tua akan lebih mudah mengawasi anak dengan waktu yang lebih lama.
"Kebijakan zonasi malahan semakin memberikan kekuasaan kepada anak untuk tidak jauh jauh dari orang tua. Mereka bisa ketemu terus," ungkapnya. 
 Selain itu  untuk pemerataan pendidikan termasuk untuk terwujudnya  wajib belajar 12 tahun.Pasalnya, angka putus sekolah setiap jenjang masih tinggi karena kandala akses pendidikan belum merata.
 
Untuk mengikat semua kementerian/ lembaga yang terkait dengan penerapaan zonasi ini, Chatarina mengatakan, kebijakan zonasi ini akan diperkuat dalam Peraturan Presiden(Perpres) mengenai zonasi yang ditargetkan akan terbit pada tahun ini. Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. 
 
“Nah kita mengejar tahun ini harus keluar dan itu memang kita libatkanKementerian/Lembaga  terkait. Sebab, pentingnya sekali Perpres ini sehingga Kementerian terkait seperti Kementerian Agama yang punya sekolah mesti tidak mengikuti skema PPDB. Tapi dia(Kementerian Agama,red) harus masuk dalam zoasi pendidikan agar Pemda dapat memastikan jumlah warganya berapa yang di sekolah keagamaan. Jadi merekaharus masuk dalam zonasi pendidikan,”kata Chatarina 
Chatarina menyebutkan, ada pun K/L yang telah melakukan pembahasan intens dengan beberapa kementerian terkait meliputi; Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (KemPAN danRB.), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Kemristekdikti) agar bersinergi untuk menerapkan zonasi.
 
Menurut Chatarina, penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan pemantik awal. Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastruktur, serta sarana dan prasarana(sarpras). Kemudian pemenuhan, penataan, dan pemerataan guru hingga mendorong integrasi pendidikan formal dengan nonformal, serta gotong royong sumber daya.
 
"Kewajiban penyediaan akses pada layanan pendidikan sebagai layanan dasar merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bahkan APBD itu harus diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan sebagai layanan wajib," jelasnya. 
 
Chatarina melanjutkan, dengan adanya payung hukum berbentuk Perpres maka pembangunan sarpras harus yang melibatkan KemPUPR harus berbasis pada zonasi. Termasuk untuk rotasi guru harus berdasarkan zona ataupun terkait dengan penambahan alokasi anggaran pendidikan tentu harus kesepakatan bersama Kemkeu.“Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Nah, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara detil. Dengan sistem zonasi ini jadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya,"pungkasnya.
 
Selanjutnya dijelaskan Chatarina, dalam Pepres tersebut tidak mengatur untuk sanksi. Sebab, Perpres tersebut mengatur tentang sinkornisasi dan kalobarasi antar K/L untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Sedangkan untuk sanksi, Kemdikbud tidak dapat langsung memberikan sanksi karena sanksi juga telah diatur dalam undang-undang. Semisalnya sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mematuhi peraturan oleh KemenPAN dan RB atau kepada kepala daerah oleh Kemdagri.
 
Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Ombudsman  Republik Indonesia (ORI)  Ahmad Suaedy.  Dia mengatakan, kerja sama antar K/L sangat penting. Misalnya dengan Kemristekdikti agar kebijakan kedua kementerian ini sejalan yakni tidak adanya jalur undangan dalam penerimaan mahasiswa baru masuk perguruan tinggi negeri(PTN). Sebab, permasalahan sekolah favorit ini karena orangtua mengincar kesempatan masuk PTN lebih mudah dari sekolah favorit.
 
“Perlu ada kerja sama dengan Kemristekdikti agar jangan sampai Kemristekdikti masih rekrut mahasiswa baru masuk PTN dengan  cara memilih sekolah- sekolah unggulan karean itu kontradiksi. Jadi tetap merekrut sekolah mana dan tidak melihat sekolah tersebut darimana,”jelasnya.
 
Suaedy juga menyebutkan, ada kerja sama juga agar permasalahan seperti kesalahan informasi dalam kasus antrean yang dilakukan oleh  orangtua  tidak terjadi lagi karena setiap kebijakan diimbangi oleh sosialisasi yang mendalam. Pasalnya, dengan adanya Perpres, kebijakan zonasi akan menjadi program pemerintah secara keseluruhan bukan hanya Kemdikbud. “Jadi memang harus ada Perpres sehingga semua terlibat. Kalau hanya Permendikbud itu seolah-olah ini program sendiri,”kataSuaedy.
 
Selain itu, Suaedy juga menyebutkan, dengan adanya skema zonasi ini dapat menghapus pungutan liar (pungli) pendidikan, penyimpangan dokumen dapat ditegakkan melalui kebijakan lintas K/L.”Jadi antara Kemdagri dan Kemdikbud harus tegas terhadap penyimpangan. Kalau enggak akan masih ada yang semaunya saja,”pungkasnya.
 
Pada kesempatan sama, Wakil KetuaKomisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian  mengatakan, Perpres sangat diperlukan agar dapat mengatur semua K/L. Semisalnya, Kemdagri harus berperan untuk mendorong Pemda. Pasalnya, Pemda yang membuat petunjuk teknis(juknis) dan penetapan zona. 
 
"Jika kita ingin sistem zonasi ini berjalan, diterima, dan berkelanjutan. Maka harus ada langkah-langkah cepat. Kita harus memastikan bahwa peraturan yang ada dilaksanakan secara tegas. Penegakkan hukumnya juga jelas," tegas Hetifah. 
 
Dalam hal ini, Hetifah menyebutkan, Kemdagri berperan memberikan sanksi kepada daerah, bukan Kemdikbud. Makanya kalau ada Perpres, lebih jelas acuan hukumnya, siapa berbuat apa dan sebenarnya bisa dilakukan insentif dan disinsentif.
 
Hetifah juga menyebutkan, sinkronisasi memang perlu dilakukan, khususnya dengan Kemristekdikti. “ Jangan sampainanti penerimaan siswa baru masih gunakan jalur undangan yang terlalu banyak. Misalnya sekolah unggulan atau sekolah favorit banyak akhirnya membuat nilai-nilai seperti saat ini masih akan bertahan. Inilah makanya butuh sinkronisasi kebijakan,”pungkasnya.
 
Selanjutnya, Hetifah  menuturkan, dengan sinkronisasi ini pemerintah memiliki data dan informasi akurat dan terbarukan yang dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan termasukuntuk dialokasikan anggaran  pendidikan untuk bangun sekolah baru, revitalisasi ruang kelas, menambah sarana lainnya hinggadistribusi guru. “Semua harus pakai datasehingga orang tua tidak ada lagi yangkhawatir  tentang sekolah dengan sinkroniasasi kebijakan ini. Semua akan mendapat fasilitas yang sama,”pungkas politisi dari Kalimantan Timur ini.
 
Oleh karena itu,  DPR mendukung penuh  sistem zonasi karena tujuannya untuk pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Namun, DPR juga menyoroti skema penerapan yang serentak. Menurut dia, seharusnya dilakukan bertahap. “Kebijakan sosialisasi ini penting untuk mengubah pola pikir supaya kedepan tuntutan sekolah favorit oleh orangtua terdapat pemahaman, selain itu Pemda betul-betul dilibatkan sejak awal sehingga dapat melaksanakan PPDB sesuai dengan Permendikbud,”ujarnya.(ati)

 

 

BERITA REKOMENDASI