PPKM Mikro Diperpanjang 15 – 28 Juni

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tren peningkatan kasus COVID-19 harus segera dikendalikan melalui testing, tracing dan pelaksanaan isolasi serta penguatan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Peningkatan kasus COVID-19 ini harus segera dikendalikan dan jangan sampai mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang saat ini sedang digulirkan pemerintah bersama pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Menko Airlangga, Minggu (13/06/2021).

Menko Airlangga yang juga Ketua Komite PC-PEN mengungkapkan berdasarkan pada tren kenaikan BOR atau keterpakaian tempat tidur Isolasi maupun ICU, terutama di keempat provinsi utama di Pulau Jawa, maka perlu segera dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk COVID-19 di rumah sakit sebesar 30-40 persen.

Utamanya di kabupaten/kota yang termasuk zona merah dan BOR tinggi di atas 60 atas serta juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk COVID-19 di rumah sakit rujukan di kota terdekat atau Ibukota Provinsi. “Penambahan kapasitas ini akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah dan akan dievaluasi lagi selama seminggu ke depan,” tutur Airlangga.

Oleh karena itu PPKM Mikro akan dilanjutkan dengan melakukan perpanjangan tahap sepuluh yang akan mulai diberlakukan tanggal 15-28 Juni 2021 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang sedang dalam proses penyelesaian.

“PPKM Mikro akan diperpanjang untuk tanggal 15 hingga 28 Juni 2021 dan di dalam pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risko wilayah di masing-masing daerah,” ujar Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga akan mempercepat pelaksanaan Genome-Sequencing untuk melacak Genome (rangkaian DNA/RNA), terutama terkait dengan potensi penularan virus corona varian baru. Selain juga mendorong percepatan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di klaster kesehatan, terutama yang terkait dengan program diagnostik (testing dan tracing) yang anggarannya ada di Pemda masing-masing. (*)

BERITA REKOMENDASI