Prasetyo Minta KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Jaksa Agung M Prasetyo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka. Hal itu bertujuan agar penyelenggaraan pesta demokrasi itu tidak terganggu.

"Supaya tidak menganggu pelaksanaan pilkada dan tidak mengurangi nilainya. Kami harap kalau ada calon kepala daerah yang tersandung masalah-masalah penegakan hukum ada baiknya kalau proses pemeriksaannya ditunda terlebih dulu, tapi bukan dihentikan ya," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, KPK dapat melanjutkan proses hukum yang ditangani terhadap calon kepala daerah bersangkutan setelah penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 usai.

Prasetyo menjelaskan penundaan menjadi solusi karena secara peraturan calon kepala daerah tak bisa diganti ketika sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan itu tertuang dalam Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (*)

BERITA REKOMENDASI