Premi Asuransi BMN 51 Kementerian atau Lembaga Sebesar Rp 49,13 M

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan, objek implementasi pengasuransian barang milik negara (BMN) saat ini baru 3 yakni bangunan kantor, bangunan kesehatan dan bangunan pendidikan.

Untuk bangunan kantor BMN yang diasuransikan sekitar 58.038 unit dengan nilai Rp 128,4 triliun, untuk bangunan kesehatan mencapai 5.549 unit dengan nilai Rp 17,6 triliun serta bangunan pendidikan sebanyak 38.193 unit dengan nilai Rp 41 6 triliun.

“BMN yang dapat diasuransikan yakni gedung dan bangunan dengan kriteria mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang. Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dapat mengikutsertakan saran dan prasarana,” kata Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, pada acara bincang bareng DJKN, secara virtual, di Jakarta, Jumat (10/09/2021).

Dikatakan, hingga 31 Agustus 2021 implementasi BMN saat ini sudah mencapai 51 kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah telah mengasuransikan 4.334 nomor urut pendaftaran (NUP) atau aset barang milik negara (BMN) dari 51 kementerian/lembaga (K/L) dengan premi sebesar Rp 49,13 miliar. Adapun total nilai pertanggungan dari seluruh aset tersebut sebesar Rp 32,41 triliun.

“Diasuransikannya BMN merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan dana cepat dalam penanggulangan dampak bencana pada BMN,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis terkait perkembangan asuransi BMN yaitu, implementasi pengasuransian pada seluruh K/L, persiapan perluasan obyek asuransi BMN dan persiapan integrasi pooling fund dana bencana sebagai sumber pendanaan Asuransi BMN.

Salah satu tahap awal pelaksanaan Pooling Fund Bencana yakni terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 (Perpres 75/2021) tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Perpres 75/2021, dana dari klaim asuransi menjadi salah satu sumber untuk dana bersama penanggulangan bencana.

Disebutkan di dalamnya bahwa dana bersama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lainnya yang sah seperti penerimaan pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah, hasil investasi dari dana yang dikelola, hibah yang diterima unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, hasil kerja sama dengan pihak lain dan dana perwalian.

Dana bersama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bersama penanggulangan bencana tersebut akan dikelola oleh Unit Pengelola Dana yang dapat berbentuk badan layanan umum (BLU) di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Unit pengelola dana dapat mengembangkan pengelolaan dana dalam bentuk investasi jangka pendek dan investasi jangga panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun terhadap penyelenggaraan asuransi BMN dengan terbitnya Perpres 75/2021, terjadi perubahan proses bisnis yakni terkait penganggaran, pengadaan, dan klaim akan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Dana. Sedangkan tahap perencanaan dan penetapan asuransi BMN tetap dilakukan oleh K/L. Sebelumnya, seluruh proses bisnis dilakukan oleh K/L.

Dengan skema baru ini, tentunya akan berdampak terhadap industri asuransi yakni akan mempermudah proses bisnis, yang semula melayani 81 K/L menjadi hanya satu konsumen baik dari proses pengadaan maupun klaim. Selain itu, industri asuransi juga perlu melakukan peningkatan kapasitas mengingat karena nantinya K/L akan mengasuransikan seluruh BMN-nya yang memenuhi persyaratan. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI