Presiden: Angka Kemiskinan Harus Lebih Turun Lagi

JAKARTA, KRJOGJA.com – Meski angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi.

"Untuk menurunkan angka kemiskinan, kalau sudah 1 digit memang butuh tenaga ekstra, karena semakin sulit untuk menjadi hilang, yang kita harapkan itu," kata Presiden Jokowi di depan sekitar 600 peserta Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Karena itulah, lanjut Presiden, yang diperhatikan pemerintah bukan hanya urusan fisik infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga muncul di antaranya PKH yang merupakan wujud dari keberpihakan negara pada rakyatnya.

Menurut Presiden, pemerintah terus meningkatkan anggaran-anggaran untuk bantuan sosial. Ia menunjuk PKH misalnya, jika pada tahun 2018 ini anggarannya Rp 19 triliun, pada tahun 2019 mendatang naik menjadi Rp 34 triliun. Dengan sasaran juga naik, dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM.

Selain itu, menurut Presiden, indeks bantuan sosial naik bisa dua-tiga kali. Secara rinci, nantinya jadi bantuan tetap setiap keluarga yang bergulir itu adalah Rp 550.000/keluarga/tahun, peserta PKH Rp 1 juta/keluarga/tahun. Tetapi ada komponen bantuan, dilihat misalnya di keluarga itu ada ibu hamil atau balita itu ada tambahan RP 2.400.000. Yang punya anak SD sederajat ada tambahan Rp 900.000, yang punya anak SMP dan sederajat ada tambahan  Rp 1.500.000. Yang punya anak SMA/SMK ada tambahan Rp 2.000.000, kemudian penyandang disabilitas berat Rp 2.400.000, dan yang lansia Rp 2.400.000.

"Kalau Ini digabung kemudian diberikan, saya menyakini pengentasan kemiskinan kita ini akan lebih cepat," ucap Presiden.

Presiden mengingatkan kepada peserta Jambore Sumber Daya PKH yang merupakan pendamping penerima PKH, bahwa itu semua tanggung jawab pemerintah dan mereka. "Karena itu dampingi benar-benar, saya yakin bapak/ibu, saudara-saudara sekalian sangat berkepentingan untuk bisa menghilangkan, menghapuskan kemiskinan dari negara kita," tegas Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan, perbincangan dari lapangan, dari Sumatera Barat dan Kalsel, menilai program bantuan sosial pemerintah ini sudah lurus. Tinggal memastikan bahwa anggaran itu ada, dan anggaran harus ada untuk rakyat yang paling bawah.

"Tugas bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian semakin berat mendampingi keluarga-keluarga (KPM) agar mampu meloncat ke level yang lebih tinggi," kata Presiden.

Untuk itu Presiden meminta kepada para peserta Jambore Sumber Daya PKH agar memastikan penyaluran bantuan itu betul-betul sampai di tangan penerima manfaat. Meskipun sistem sudah dibangun tapi memastikan bahwa anggaran itu sampai ke tangan penerima manfaat.

Yang paling penting, pemerintah ingin menyiapkan sumber daya manusia ke depan dari Kelompok Prasejahtera ini agar masuk ke level yang lebih tinggi. Ia menunjuk contoh misalnya di bidang kesehatan, yang prasejahtera ini bisa naik ke level yang lebih atas.

"Kalau mereka di dalam kelompok-kelompok ini tidak ada yang namanya stunting atau kekerdilan, pastikan jangan sampai ada," pesan Presiden.

Kepala Negara juga meminta agar dipastikan bahwa anggaran yang ada ini sudah dipakai untuk menyehatkan ibu dan anak. Karena yang namanya gizi itu sangat penting. "Arahkan mereka untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang memiliki anak-anak balita atau ibu yang mengandung. Ini penting sekali ini, menyiapkan generasi 20, 30, 40 tahun kemudian ke depan," tandas Kepala Negara.(Sim)

 

BERITA REKOMENDASI