Presiden Minta Percepat Pembagian Bansos

SIDOARJO, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo meminta Kemensos guna mempercepat pembagian Bantuan Sosial dan merata di seluruh Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi berpesan tidak ada hari libur untuk melakukan hal tersebut.

"Kemarin pada waktu sidang kabinet, Pak Presiden tanya saya, pak mensos ini dengar-dengar informasi di Jawa Timur ada yang belum disalurkan Bansos nya?," papar Idrus dihadapan 1000 penerima bansos di Kabupaten Sidoarjo, Minggu (04/03/2018).

Idrus juga menyampaikan arahan Presiden untuk seluruh pejabat di Indonesia unruk tidak henti-hentinya melayani kepentingan rakyat. "Pokoknya Pak Mensos sampaikan kepada rakyat bahwa Presiden memberikan arahan kepada seluruh pejabat di Republik ini kalau kita ngurusi rakyat tidak ada alasan hari libur," kata mensos menyampaikan arahan Presiden.

Idrus juga menjelaskan bahwa Presiden meminta agar program prioritas nasional khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.  

“Ada lima tugas yang diberikan beliau. Pertama, memastikan semua rakyat yang berhak mendapat bansos harus sampai di tangan penerima. Kedua, memastikan bansos yang diterima sesuai dengan yang ada dalam program. Misalnya bansos PKH besarnya Rp1.819.000 per KPM per tahun dicairkan 4 kali dalam setahun maka kenyataan di lapangan jua harus sesuai dengan pedoman itu atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sekahtera atau Rastra sebesar 10 kg perbulan harus diberikan sejumlah itu tanpa ada potongan,” terang Mensos. 

Ketiga, Bapak Presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan, mengawal dan memastikan bahwa dana PKH dibelanjakan kebutuhan pendidikan (beli buku, tas, sepatu, dll.) dan beli makanan bergizi. 

Arahan Presiden yang keempat, Presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan. Bila di lapangan ditemukan ada di antara ibu-ibu tidak sesuai ketentuan, maka bansosnya akan dicabut.
 
Terakhir atau yang kelima, memastikan seluruh anak KPM yang berprestasi mendapatkan   bantuan beasiswa dan.bantuan sosial lainnya.  Presiden ingin agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus sehat dan cerdas agar kelak mampu melahirkan inovasi-inovasi dan karya yang bermanfaat bagi negeri.

Sementara itu, Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan alokasi bantuan sosial PKH tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp7,1 triliun.

"Alokasi bansos PKH untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 3,4 trilyun terdiri dari bansos PKH reguler untuk 1,7 juta keluarga, PKH Disabilitas 10.833, dan PKH Lansia 38,896," tegas Harry.

Harry menambahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai dan Beras Sejahtera untuk 2,3 juta keluarga senilai 3,7 trilyun. Penyaluran bansos PKH di Kota Sidoarjo dilaksanakan oleh BNI  sebagai bank penyalur. (Ati)

BERITA REKOMENDASI