Presiden Tunjuk 7 Kementerian ini Tanggulangi Bencana

JAKARTA,KRJOGJA.com- Tujuh Kementerian ditunjuk Presiden untuk mengatasi masalah bencana .
 Selain itu juga pembahasan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

"Menunjuk Surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 7 Agustus 2019 perihal RUU Penanggulangan Bencana telah disepakati terdapat 7 (tujuh) menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam Pembahasaan RUU PB bersama DPR dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator," demikian Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu Sore (28/08/2019). 

Ke tujuh kementerian yang telah ditunjuk terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kum HAM) duduk bersama membahas RUU PB dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait di antaranya Kemeterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, BNPB, BMKG, Basarnas, dll. 

"Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana ini berawal dari usulan dari DPR yakni pada 23 Juli 2019 lalu. Setelah itu telah dilakukan beberapa kali pembahasan, dan hari ini dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PB untuk menentukan arah kesepahaman pemerintah dalam menanggapi usulan RUU PB inisiatif DPR ini," ungkap Mensos.

Ditegaskan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. 
"Kami berharap pada pekan pertama September draf RUU PB sudah disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara untuk selanjutnya disampaikan ke Ketua DPR. Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin RUU PD menjadi undang-undang," katanya. 

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan wilayah Indonesia memiliki kondisi geografi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis warga terdampak bencana. 

"Melalui RUU PB ini diharapkan penanganan bencana lebih terintegrasi karena merupakan tugas Negara untuk hadir memberikand perlindungan dan menyelamatkan rakyatnya," katanya.(ati)

 

BERITA REKOMENDASI