Program Desmigratif Cegah PMI Nonprosedural

JAKARTA, KRJOGJA.com – Salah satu cara mencegah dan mengurangi migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural adalah memperkuat program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

"Optimalisasi Desmigratif dan LTSA itu mengkanilisasi seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, terdokumen dan mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap masalah resiko," kata Menaker Hanif M Dhakiri di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Ia sebelumnya telah membuka Rapat Kordinasi Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural dan LTSA. Migrasi, menurut Hanif, harus dipastikan benar-benar memberikan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada warganegara yang melakukan migrasi, baik skala kecil antar daerah dan skala besar migrasi antarnegara.

Program Desmigratif, diakuinya, belum menjangkau seluruh desa di Indonesia. Karena itu, melalui Rakor ini, Hanif mendorong agar peran Pemda lebih diperkuat dalam memperbaiki layanan, tata kelola dan perlindungan terhadap masalah desmigratif ini. Pasalnya, masalah ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemda, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

“Adanya LTSA dan Satgas itu dititikberatkannya berada di Pemda, Pemerintah terus mendorong memberikan stimulan dan lainnya. Pemda harus memiliki peran lebih kuat untuk memastikan agar tata kelola, pelayanan dan perlindungan terhadap masalah desmigratif ini,"  kata Hanif.

Ia menambahkan,  LTSA ke depan harus memiliki penyelesaian sengketa (dispute settlement), untuk membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute settlement menjadi terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Jadi,  jika terjadi masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta.

Menyinggung penambahan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus bagi pelatihan PMI yang akan berangkat keluar negeri, Hanif menyatakan, BLK di Binalattas selama ini banyak sekali untuk memenuhi banyak kebutuhan. Ada BLK orientasi untuk pemenuhun kebutuhan industri dan wirausaha. Karena itu sudah, sepatutnya pihaknya mendukung BLK yang orientasi migrasi. (Ful)

BERITA REKOMENDASI