Program Digitalisasi Desa Tidak Bisa Lagi Ditunda

JAKARTA, KRJOGJA.com – Program digitalisasi desa tidak bisa lagi ditunda, apalagi jika merujuk pada kondisi kekinian dengan adanya pandemi Covid-19 maka semua pergerakan ekonomi bisa berjalan ketika daerahnya memang bisa mengakses internet dan bisa melaksanakan proses digitalisasi.

Demikian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar penuhi undangan dari Kedutaan Besar Inggris untuk membuka acara Information and Technology Camp 2020 yang bertema “Pentingnya Peran Pemerintah untuk Mendukung Pemberdayaan Inisiatif Masyarakat Desa pada Teknologi dan Informasi serta Konektivitas Internet melalui Jaringan Komunitas secara virtual, Senin (12/10/2020).

Menteri Halim mengatakan, program digitalisasi desa tidak bisa lagi ditunda, apalagi jika merujuk pada kondisi kekinian dengan adanya pandemi Covid-19 maka semua pergerakan ekonomi bisa berjalan ketika daerahnya memang bisa mengakses internet dan bisa melaksanakan proses digitalisasi.

Arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana rujukan Perpres ini adalah Suinstabel Development Goals (SDGs) dengan 19 Goals. Kemudian oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyesuaikan dengan kondisi desa menjadi 18 Goals yang kemudian disebut sebagai SDGs Desa.

“Merujuk pada kondisi kemajemukan masyarakat di Indonesia maka kami tambhakan lagi satu Goals yaitu Kelembangaan Desa Desa dan Budaya Desa Adaptif. Harapannya pada tahun 2030, saat desa sudah capai 18 Goals ini sama dengan memberikan kontribusi 74 Persen Tujuan SDGs,” katanya.

BERITA REKOMENDASI