Propinsi DIY Raih Penghargaan Eka Pratama

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA,com – Pemerintah Propinsi DIY meraih penghargaan Eka Pratama dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan diserahkan oleh Menkes Nila F Moelok kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kemenkes, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Tahun ini, merupakan permulaan diberikannya penghargaan  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah yang telah mencapai 100% pilar STBM. Terdapat 23 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan STBM kategori pertama, yakni warganya sudah 100% tidak BAB sembarangan atau open defecation free (ODF).

Penghargaan STBM Berkelanjutan merupakan penghargaan berjenjang dengan 5 kategori, yakni, kategori STBM Eka Pratama (memenuhi 1 pilar STBM), STBM Dwi Pratama (memenuhi 2 pilar STBM), STBM Eka Madya (memenuhi 3 pilar STBM), STBM Dwi Madya (memenuhi 4 pilar STBM), dan STBM Utama (memenuhi 5 pilar STBM).

Berdasarkan data e-monev STBM, untuk saat ini, hingga Oktober 2018 tercatat ada 23 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang telah mencapai 100% warganya tidak BAB sembarangan. Sementara untuk pilar 2 sampai 5 sudah ada yang menerapkan namun belum ada yang mencapai 100%. Provinsi yang mendapatkan penghargaan STBM Berkelanjutan Eka Pratama adalah DIY Yogyakarta karena seluruh kabupaten/kota nya telah ODF.

Dalam sambutannya Menkes Nila Moelok mengatakan sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai.

“Sanitasi dan air bersih meruakan tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang meliputi air minum, hygiene dan sanitasi, kualitas air, efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber air,” kata Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir tahun 2019.
Untuk mewujudkannya, Kemenkes dan beberapa kementerian lain serta mitra lain meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 2008. Ada 5 pilar STBM, yaitu stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair. (ati)

BERITA REKOMENDASI