PSBB Jawa Bali Berdasarkan Usul Daerah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah Pusat menyampaikan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Pulau Bali berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah pusat menetapkan kebijakan itu sesuai dengan mekanisme yang diatur PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Ini adalah amanat PP 21 di mana mekanismenya sudah jelas, sudah ada usulan-usulan daerah kepada menteri kesehatan,” kata Airlangga.

Meski demikian, Airlangga tak merinci daerah mana saja yang mengusulkan PSBB di daerah Jawa dan Bali itu. Diketahui, Pasal 6 ayat (1) PP 21 Tahun 2020 menyebut pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota kepada menteri menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemda wajib menjalankan PSBB jika sudah ditetapkan menteri tersebut.

Airlangga menjelaskan PSBB kali ini akan diterapkan di daerah yang memenuhi salah satu dari empat kriteria, yaitu keterisian rumah sakit di atas 70 persen, kasus aktif di atas rata-rata nasional, kesembuhan di bawah rata-rata nasional, atau kematian di atas rata-rata nasional.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan melakukannya di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. PSBB akan berlaku pada 11-25 Januari.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” kata Airlangga, Rabu (6/1).

Sementara, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak khawatir kebijakan PSBB di Jawa dan Bali akan tumpang tindih dengan kebijakan PSBB Transisi di Jakarta. (*)

BERITA REKOMENDASI