PTUN Batalkan Kepengurusan INSA Johnson

JAKARTA (KRjogja.com) – Upaya hukum yang ditempuh Carmelita Hardikusumo menggugat keabsahan kepengurusan Indonesian National Shipowners Association (INSA) pimpinan Johnson Williang Sutjipto, akhirnya membuahkan hasil.

Kemenangan Carmelita menggugat keabsahan tersebut, ditandai dengan dikabulkannya permohonan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam sidangnya, majelis hakim PTUN yagn diketuai Rony Erry Saputro telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Williang Sutjipto.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menilai, SK Kemenkumham yang diterbitkan mengandung cacat yuridis karena  bertentangan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Utamanya, Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa.

Menurut majelis hakim, tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya Surat Keputusan, penggugat dalam hal ini C. F Carmelita Hardikusumo pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya Ketua Umum definitif DPP INSA.

Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum penggugat menyambut  positif putusan Majelis PTUNegara tersebut. “Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum,” katanya, Rabu (24/08/2016).

Alfin menegaskan, dengan adanya amar putusan ini, yang juga mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara diimbau kepada tergugat dalam hal ini Kemenkumham untuk mematuhinya.

“Kami juga menghimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum,”  katanya. (Imd)

BERITA REKOMENDASI