Putri Soekarno Khawatirkan RUU HIP

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Putri mantan presiden Soekarno, Rachmawati khawatirkan pembahasan RUU HIP ini memiliki agenda terselubung. Malah, menurutnya, jika RUU HIP diloloskan menjadi undang-undang, maka aturan tersebut justru akan memecah belah NKRI.

“Mohon maaf, saya lihat ada hidden agenda. Ini yang akan menghancurkan NKRI, kita akan terpecah belah lagi. Padahal sebetulnya, Bung Karno mengharapkan, ingin agar kita ini punya suatu kekuatan dalam persatuan bangsa kita ini,” tuturnya.

Rachmawati juga menyoroti sejumlah pandangan bahwa RUU HIP ini menjadi alat untuk memperkuat legalitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama ini, keberadaan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Ketua Dewan Pengarah BPIP diisi oleh Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.

Keberadaan BPIP diatur kembali dalam draf RUU HIP. Dengan demikian, Perpres No. 7 tahun 2018 kemungkinan besar tidak akan berlaku lagi jika RUU HIP disahkan menjadi undang-undang.

Mengenai BPIP, dalam RUU HIP diatur mulai dari Pasal 43. Beleid tersebut menyatakan bahwa presiden membentuk BPIP dan BPIP bertanggung jawab kepada presiden.

Tugas BPIP diatur dalam Pasal 44 RUU HIP. Tugas BPIP dalam pasal terdiri dari 5 poin. Kemudian, kewenangan BPIP diatur dalam Pasal 45. BPIP memiliki 3 kewenangan dalam pasal tersebut.

“Kalau menurut saya, menurut saya pribadi enggak usah (ada BPIP). Jadi nanti kita maunya cuma bikin tambal sulam enggak jelas,” tuturnya. (*)

BERITA REKOMENDASI