Ragukan Pancasila dan NKRI, Mensos bakal Tindak ASN

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan akan menindak jika ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang masih mempertanyakan dan meragukan NKRI dan Pancasila. 

Demikian disampaikan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta ,kemarin. "Menyoal NKRI dan Pancasila bagaikan bermain api, membahayakan.Tidak boleh bermain api dengan NKRI dan Pancasila, api sekecil apapun harus dipadamkan. Sebab itu sudah final, tidak perlu ada diskursus macam-macam dan kami tidak ragu mengambil tindakan," tegas Agus Gumiwang.

Kepada para CPNS Kemensos untuk segera melaporkan langsung kepada dirinya bila ada kawan atau atasan yang terindikasi anti-Pancasila dan NKRI. "Ketika ditempatkan nanti, perhatikan, kalau ada teman di tempat kerja atau atasan yang bermain api, laporkan langsung pada menterinya," katanya.

Dalam memilih ASN ataupun pejabat di lingkungan Kemensos, lanjut Agus memang mensyaratkan mereka harus memiliki paham dan ideologi NKRI dan Pancasila yang kuat. "Sehingga bersedia menjadi ujung tombak untuk melawan segala macam upaya yang mengganggu NKRI dan Pancasila," katanya.

Agus juga bilang tak segan menutup kesempatan oknum CPNS tersebut berkarir di Kemensos. "Saya pastikan selama saya menjadi Mensos, saya tidak akan memberikan ruang bagi siapapun itu yang masih mempertanyakan NKRI dan Pancasila, bahkan saya tidak akan memberikan kesempatan untuk mereka yang masih meragukan NKRI dan Pancasila untuk mendapatkan formasi-formasi yang baik di Kementerian Sosial," sambungnya.

"Yang menjadi perhatian kami tentunya agar mereka kelak ke depannya ketika menjadi pemimpin bisa terbebas atau menghindari praktik-praktik korupsi dan kolusi," tandasnya.

Tercatat sebanyak 156 orang CPNS Kemensos RI tahun 2019 mengikuti pelatihan ini. Mereka akan menjalani pelatihan dasar selama 28 hari.

Rinciannya, 19 orang untuk Sekretariat Jenderal, 57 orang untuk Direktorat Rehabiltasi Sosial, 10 orang untuk Inspektorat Jenderal, 13 orang untuk Direktorat Jenderal Fakir Miskin, 22 orang untuk Badiklitpensos, 11 orang untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 16 orang untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, tiga orang untuk Komnas HAM, dan lima orang untuk Mahkamah Agung.(ati)

 

 

BERITA REKOMENDASI