Rakernis Dirjen PDTu Bahas Wilayah Kerja RPJMN 2020-2024

JAKARTA, KRJOGJA.com – Dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditargetkan mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019 dan sesuai sensus potensi desa yang diselenggarakan BPS pada 2018 lalu, ada 6.500 desa yang telah dientaskan. 

"Selain itu, dari target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. Jadi, beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” kata Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo di sela-sela rapat kerja teknis (Rakernis) 2019 di Jakarta (1/2/2019).

Rakernis 2019 yang berlangsung sejak 31 Januari – 2 Februari 2019 ini untuk menentukan prioritas bidang kerja pada Program Kerja 2019 dan RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kemendesa PDTT. Eko Putro Sandjojo mengatakan, dalam hal dana desa, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya dalam waktu empat tahun terakhir.

“Desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Posyandu, Pasar, Bumdes, dan Embung. Desa juga mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa,” jelasnya. Pembangunan ini memberikan dampak positif dimana kemiskinan di desa rate penurunannya tidak kalah dengan rate penurunan di kota.

Selain itu, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dari pada di kota, dan angka pengangguran di desa juga lebih kecil jauh dari pada di kota. Pasalnya, pendapatan perkapita di desa naiknya hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. "Angka Stunting dari 37,2 persen menjadi  30,2 persen dalam empat tahun terakhir,” tutur Eko Putro.

Sebelumnya Dirjen PDTu Kemendesa PDTT Aisyah Gamawi mengatakan, Rakernis ini memfokuskan wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap pada tahun ini dan lima tahun ke depan. “Rapat ini penting untuk mensinkronkan serta menyinergikan program kerja kita dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendesa PDTT maupun dengan Kementerian lain," tuturnya.

Sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, lanjutnya, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pasca konflik. Fokus dan lokus ini perlu dipertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. 

"Jadi ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Nawacita untuk melakukan pembangunan dari pinggiran,” kata Aisyah. Ia mengatakan demikian, karena Ditjen PDTu yang dibentuk sejak 2015 silam, masih sering dipertanyakan tentang fokus dan wilayah kerjanya. “Kami fokus pada daerah perbatasan, pulau terluar, pulau terpencil, dan daerah rawan pangan, rawan bencana dan pasca konflik," tandasnya. (Ful)

BERITA REKOMENDASI