RUU Pertanahan Dinilai Miliki Pasal Bermasalah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Rancangan Undang-undang Pertanahan yang disodorkan pemerintah ke DPR dinilai memuat belasan pasal yang bermasalah. Temuan ini diungkap berdasar hasil kajian mandiri sejumlah lembaga dan akademisi antara lain Komnas HAM, YLBHI, aliansi masyarakat adat AMAN dan guru besar hukum Universitas Gadjah Mada, Maria Sumardjono.

Setidaknya ada empat persoalan pokok yang kentara pada pasal-pasal bermasalah tersebut antara lain upaya penghilangan hak-hak masyarakat atas tanah, mempermudah pengusahaan lahan atas nama investasi, menutup akses masyarakat atas tanah dan pemenjaraan bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Poin menyoal pemidanaan menurut Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary Herawati merupakan pasal yang muncul belakangan. "Itu saat draf Juni 2019 tidak ada, kemudian ditambahkan di draf Agustus 2019. Mulanya memang ada 70 halaman saat Juni itu, tapi setelah kami kritik yang detail itu dipangkas dan menyisakan 45 halaman. Tapi masalahnya tetap sama," kata Rakhma.

Dalam makalah, Rakhma memaparkan ada sembilan ancaman pidana dalam draf terbaru, salah satunya pada pasal 89 berupa ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran.

Ancaman lain terdapat pada pasal 94 yang berbunyi setiap orang atau kelompok yang mengakibatkan sengketa lahan akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.

"Masyarakat yang sedang menyuarakan atau memperjuangkan kembalinya tanah dapat ditafsirkan sebagai melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan," ujar Rakhma.

Rakhma yang mempelajari dan membandingkan draf Juni dengan Agustus 2019 ini mengungkapkan, pada rancangan sebelumnya masih ditemukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Namun hal itu tak lagi terdapat pada draf terbaru.

"Padahal catatan YLBHI dan 16 kantor itu selama 2018 paling banyak itu nomor satu kasus pertanahan, ada 300 konflik agraria struktural yang ditangani. Dan sebagian dari konflik agraria masa lalu yang belum terselesaikan, berupa perampasan untuk bangunan, pertambangan, kehutanan, dan sebagainya. Juga yang banyak adalah pengurusan di perkotaan," kata dia lagi. (*)

BERITA REKOMENDASI