RUU Terorisme Belum Rampung, Hambat Kerja Densus

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Belum rampungnya revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme membuat pencegahan aksi teror tidak maksimal. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, salah satu kendala yang ditemui kepolisian adalah menangani mantan kombatan ISIS yang pulang ke Indonesia.

"Yang jadi masalah, Polri tidak bisa ambil tindakan, ketika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di sini," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta.

Setyo mengharapkan revisi UU Terorisme yang saat ini masih dibahas Pemerintah dan DPR, dapat mengatur upaya-upaya pencegahan dari para mantan kombatan tersebut. Salah satu mantan kombatan ISIS, kata dia, adalah tersangka kasus penyerangan Pos Jaga III Markas Polda Sumatera Utara, Syawaludin Pakpahan (43).

Kepolisian menyebutkan Syawaludin pernah berada di Suriah selama enam bulan pada 2013. Syawaludin diduga ikut bertempur bersama ISIS di Suriah. "Karena kita melihat dia pernah bertempur di sana. Lalu bisa dibuktikan dia pernah bertempur disana, itu bisa ditindak karena sekarang belum ada hukumnya,” ujarnya.

Setyo mengklaim, pihaknya melalui Detasemen Khusus 88 Anti-teror sudah memiliki data terkait mantan kombatan ISIS asal Indonesia yang pulang ke Tanah Air. Namun, karena tidak memiliki payung hukum, Setyo menyatakan kepolisian menyiasati upaya pencegahan dengan melakukan penindakan meski alat bukti minim. (*)

BERITA REKOMENDASI