Saat Ini UU Terorisme yang Berlaku Hambat Penindakan, Ini Kata Polri

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah terus diingatkan oleh Polri agar segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Antiterorisme (UU Terorisme) yang baru, pascateror yang terjadi belakangan ini. Polisi beralasan, UU yang ada saat ini menghambat untuk menindak terorisme.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mencontohkan, polisi baru bisa bergerak ketika teror baru terjadi. Kemudian, polisi baru bisa menahan dan menggali informasi dalam waktu tujuh hari setelahnya.

"Kewenangan mencegah pelaku dalam aksi sangat lemah," kata Setyo dalam pesan tertulisnya, Rabu (23/5/2018).

Revisi UU 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri pertama diajukan sejak terjadinya bom Thamrin. Pembahasannya telah masuk ke rancangan UU di DPR tetapi belum juga disahkan.

Polri berharap, UU Terorisme yang terbaru dapat memberikan wewenang lebih pada Polri untuk melakukan fungsi pencegahan.

"Penanganan terpadu dan efektif butuh payung hukum yang lebih kuat," ujar Setyo.(*)

BERITA REKOMENDASI