Satgas TNI Bebaskan Petugas KLHK

RIAU (KRjogja.com) – Sebanyak tujuh orang staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang disandera sejumlah warga di Riau baru-baru ini berhasil dibebaskan oleh Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau. 

Wadansatgas Karhutla Riau Kolonel Czi I Nyoman Parwata yang menjabat sehari-hari Kasrem 031/Wira Bima Riau menjelaskan, kronologis disanderanya tim KLHK saat mendatangi areal perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Jumat (02/09/2016) siang. Saat itu Tim ingin meminta info dan melihat areal yang terbakar. "Tim KLHK didampingi pihak perusahaan PT Andika melihat lokasi kebakaran. Lantas tim menyegel lahan perusahaan yang terbakar," tegas Kolonel Czi Nyoman Parwata.

 Usai melakukan penyegelan, lanjut Kolonel Nyoman, tim KLHK akan menyeberang dengan ponton sore harinya. Tiba-tiba sekitar 60 warga mendatangi tim KLHK. Mereka mengaku sebagai kelompok tani nelayan. Kelompok warga ini dipimpin wakil ketua kelompok tani nelayan Jefriman warga Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rohul.

Menurut Wadansatgas Karhutla Riau mereka menyandera Tim KLHK dengan tiga tuntutan, pertama meminta tim KLHK mencabut segel/plang yang sudah dipasang di lahan gambut yang terbakar. Kedua, menghapus hasil rekaman video dari handycam yang telah dibuat oleh tim. Ketiga, oknum warga meminta pimpinan KLHK datang ke Desa Bonai melihat langsung dan berdialog dengan warga. "Mendapat kabar tersebut, Babinsa Desa Bonai Pelda Sitepu bersama Kapospol menuju lokasi langsung mengamankan dan memediasi tuntutan masyarakat,” kata Kolonel Czi Nyoman.

 Kolonel Czi Nyoman menyampaikan, pukul 23.00 WIB Dandim 0313/KPR bersama Kapolres Rohul tiba di lokasi untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat adat (ninik mamak). Negosiasi ini berhasil membebaskan anggota KLHK dari warga yang mengatasnamankan kelompok tani nelayan pimpinan  Jefriman. Selanjutnya jajaran Kodim 0313/KPR didampingi Kapolres Rohul akan melakukan perundingan dengan kelompok masyarakat untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.  (*)

BERITA REKOMENDASI