Sebar 3.500 Sertifikat di Bali, Ini Pesan Presiden

BALI, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa di Indonesia ada 126 juta tanah yang harus disertifikatkan. Saat ini baru sekira 46 juta. Ia menyebutkan, di kabupaten banyak sengketa tanah yang terjadi akibat belum adanya sertifikat.

Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN agar segera menyelesaikan sertifikat tersebut dan segera menyerahkan kepada rakyat, kepada masyarakat. 

“Targetnya biasanya setahun hanya 400 (ribu) sampai 500.000, tahun ini saya sudah targetkan 10 kali lipat, 5 juta harus diserahkan kepada masyarakat. Tahun depan, 7 juta harus diserahkan kepada masyarakat. (Tahun) 2019, 9 juta harus diserahkan kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana dilansir dari laman Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (9/9/2017).

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, bagi yang sudah pegang tanda bukti hak atas tanah atau sertifikat, sudah aman. Seseorang mau akui ini tanahnya, tidak bisa karena sertifikatnya ada. “Gampang sekarang, pegang. Oleh sebab itu, sertifikat itu harus tahu semuanya berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya dimana harus mengerti,” ujarnya.

Kepala Negara berpesan kepada warga yang sudah memegang sertifikat agar itu diberi plastik sehingga kalau nanti gentingnya bocor, enggak rusak. Yang kedua, lanjut Presiden, difotokopi, tempatkan di tempat yang berbeda sehingga kalau sertifikat hilang, masih punya fotokopi, mengurusnya mudah.

Jika sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan di bank, Kepala Negara mengingatkan agar hati-hati. “Dihitung, dikalkulasi, usahanya masuk enggak? Bisa mencicil, mengangsur setiap bulan enggak bunganya? Hati-hati,” tutur Kepala Negara seraya menambahkan sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, hak hukum atas tanah yang betul-betul harus disimpan dengan baik-baik.

“Enggak apa-apa, silakan ke bank enggak apa-apa, dapat Rp200 juta dipakai untuk usaha. Wah ini ada untung Rp50 juta, boleh itu untuk beli sepeda motor. Wah untung Rp100 juta, boleh untuk beli mobil. Dari keuntungan, bukan dari yang dipinjam keluar dari bank tadi. Hati-hati. Saya titip itu, hati-hati,” sambung Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan baik Kanwil BPN, kantor BPN di kabupaten dan kota, agar memberi pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang ada.

“Secepat-cepatnya dikeluarkan. Saya sudah perintah juga kepada Menteri BPN, katanya kurang juru ukur, sudah segera tambah juru ukur. Sudah tambah berapa, Pak Menteri? Dulu hanya memiliki 2.000, sekarang sudah ditambah lagi menjadi 4.500 sehingga mengukurnya lebih cepat. Jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban,” tegas Presiden. (*)

BERITA REKOMENDASI