Sejak 2014 Terjadi 846 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama

JAKARTA, KRJOGJA.com  – Lembaga Setara Institute terjadi 846 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dengan 1.060 tindakan selama November 2014 hingga Oktober 2019. Pelakunya didominasi oleh kelompok warga.

"Setara Institute mencatat sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (November 2014-Oktober 2019) telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran KBB dengan 1.060 tindakan," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam diskusi publik terkait KBB di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia pelanggaran kebebasan beragama selama November 2014 hingga medio 2019 paling banyak terjadi di Jawa Barat yakni 154 peristiwa, kemudian DKI Jakarta 114 peristiwa. Selanjutnya Jawa Timur 92 peristiwa, Aceh 69 peristiwa, dan Jawa Tengah 59 peristiwa.

"DI Yogyakarta 38 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sumatera Utara 28 peristiwa, Sulawesi Selatan 31 peristiwa, dan Sumatera Barat 19 peristiwa," ucapnya.

Sementara dari 1.060 telanggaran KBB yang terjadi dalam periode tersebut, sebanyak 613 tindakan dilakukan non-negara, sisanya 447 tindakan dilakukan oleh aktor negara.

Ismail merincikan tindakan pelanggaran paling banyak dilakukan oleh kelompok warga dengan 171 tindakan, kemudian ormas keagamaan 86 tindakan, selanjutnya individu 71 tindakan, dan sisanya oleh lembaga lain terkait keagamaan.

Sementara pelanggaran KBB yang dilakukan oleh negara paling tinggi dinilai oleh pemerintah daerah 157 tindakan. Selanjutnya institusi pemerintah lainnya. 

Sementara korban dari pelanggaran KBB tercatat mulai dari warga biasa, penganut agama, kelompok Syiah, Ahmadiyah, Gafatar hingga aparatur sipil negara.

Setara Institute mencatat pelanggaran KBB juga menimpa rumah ibadah. "Gereja 51 ganguan, masjid 27 ganguan, rumah ibadah kepercayaan 22 ganguan, Klenteng 13 ganguan, Pura 5 ganguan dan vihara 1 ganguan," tuturnya.

Menurut Ismail aksi intoleransi dan pelanggaran KBB merupakan ancaman terhadap Pancasila. Pemerintah diminta menyelesaikan permasalahan ini (*)

BERITA REKOMENDASI