Sertifikasi Halal Menjadi Harapan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Meskipun begitu, lanjut Andy, jika mencermati frasa ‘dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara’ seperti termaktub dalam PMK tersebut, maka itu artinya tidak semua pelaku UMK langsung dapat menikmati fasilitas ini. Kemampuan keuangan negara di sini bukan hanya APBN, tetapi juga dapat berasal dari APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, dana kemitraan, hibah pemerintah, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Andy dapat memahami bahwa untuk memberikan fasilitas sertifikasi nol rupiah bagi UMK bukan persoalan mudah bagi negara. Mengingat jumlah pelaku UMK di Indonesia cukup banyak, mendominasi pelaku usaha yang ada. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018-2019 menunjukkan jumlah UMK tercatat 65.400.031 unit atau sekitar 99,89% dari total pelaku usaha di Indonesia. Dapat lebih tinggi lagi setelah kriteria PP No.7 Tahun 2021 diterapkan.

Sedangkan jumlah pelaku usaha menengah sebesar 65.465 unit (dapat lebih kecil berdasar PP No.7 Tahun 2021), dan pelaku usaha besar 5.637 unit usaha. Dengan demikian, pasar sertifikasi halal reguler adalah sebesar-besarnya 70.000 unit usaha. Sedangkan 65 juta unit usaha mendapatkan fasilitas nol rupiah.

“Bagaimana melaksanakan fasilitasi untuk 65 juta unit usaha ini dengan kemampuan keuangan negara yang ada? Nampaknya, pelaku UMK harus rajin-rajin menuntut haknya untuk mendapatkan fasilitas layanan sertifikasi halal nol rupiah,” lanjut Andy.

BERITA REKOMENDASI