Sertifikasi Halal Menjadi Harapan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Sementara di sisi lain, mengacu pada PMK no.57/PMK.05/2021 pelaku usaha besar hanya terkena tarif ringan yang flat untuk mengurus kewajiban sertifikasi halal ini. Pelaku usaha besar dengan omzet minimal Rp50 miliar per tahun dapat dikenai biaya paling besar 150 % dari tarif maksimal, yakni Rp 7.500.000. Perusahaan semacam Aqua dan Indofood misalnya, maksimal dikenai tarif sebesar itu, terkecuali ada penambahan varian atau jenis produk. Perusahaan kelas menengah dengan omzet Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar dikenai tarif beberapa juta lebih murah dari tarif tertinggi.

“Dengan jumlah pelaku usaha menengah dan besar yang jauh lebih sedikit dan tariff sertifikasi flat, darimana negara memaksimalkan kemampuan keuangannya untuk memenuhi tuntutan pelaku UMK? Dengan gambaran situasi seperti ini, sertifkasi halal lebih memberatkan negara dibanding memberatkan pelaku UMK,” jelasnya.

Menurut Andy, situasi seperti ini dapat menjadi bom waktu bila tidak dikelola dengan baik, sementara pemerintah terikat pada kewajiban melaksanakan UU JPH dan UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut Andy mengatakan jika mengacu pada kebijakan pemerintah untuk mendorong proses upscaling pelaku UMK agar dapat naik kelas, salah satunya melalui sertifikasi halal, maka pemerintah cq BPJPH, wajib memaksimalkan kemampuannya memberikan fasilitas bagi UMK dalam kerangka upscaling, bukan dalam kerangka sebatas perlindungan dan belas kasih negara. UMK yang naik kelas pada gilirannya akan menuju sertifikasi reguler, dengan demikian beban pemerintah juga akan semakin berkurang. Kesemuanya hanya dapat dikerjakan jika seluruh stake holder konsisten dengan kerangka ini.

BERITA REKOMENDASI