Sertifikasi Halal Menjadi Harapan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Dalam hal fatwa ini, Kepala BPJPH tidak memiliki pijakan hukum untuk menetapkan biaya sidang fatwa tersendiri. “Apakah pemerintah meninggalkan MUI dalam persoalan tarif sertifikasi halal ini? Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena persoalan tarif fatwa dapat menjadi masalah yang sumir untuk dinyatakan dalam PMK, meskipun semua orang paham bahwa fasilitasi (honor) untuk sidang fatwa MUI adalah hal yang wajar,” papar Andy.

Salah satu opsi jalan keluar dari permasalahan ini adalah memasukkan honorarium/biaya sidang fatwa MUI ke dalam tarif pemeriksaan halal oleh LPH, yang berarti bergantung pada LPH dan dapat menimbulkan risiko mengurangi independensi MUI dalam menetapkan fatwa kehalalan produk.

“Betapapun, penetapan tarif layanan sertifikasi halal melalui PMK ini adalah wujud dari pelaksanaan mandatory sertifikasi halal, bahwa sejak keluarnya UU JPH pemerintah hadir dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,” tandas Andy.

Untuk itu, Dewan Pengurus Halal Institute mengeluarkan beberapa imbauan, yakni pertama agar PMK 57/PMK.05/2021 tentang Layanan Sertifikasi Halal segera dijadikan pedoman BPJPH dalam menyelenggarakan JPH. Kedua, agar Kepala BPJPH segera menyusun pedoman biaya tarif pemeriksaan halal oleh LPH dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan, agar pelaku usaha mendapatkan pelayanan pemeriksaan halal dengan biaya yang terjangkau. Ketiga, agar Kepala BPJPH dapat mengakomodir fasilitas honorarium untuk sidang fatwa MUI, dalam rangka menjembatani kepentingan seluruh stakeholder dan menjaga kesinambungan proses. Salah satu opsinya adalah menempatkan honorarium ke dalam item tarif pemeriksaan halal oleh LPH. Namun kesemuanya dengan catatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Lalu keempat, agar kebijakan tarif Rp 0 rupiah untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK dapat segera diwujudkan secara keseluruhan, sehingga tidak menjadi PHP (pemberi harapan palsu) terhadap pelaku UMK. Pemerintah selayaknya membuat/memiliki peta jalan untuk melaksanakan kebijakan ini secara menyeluruh. Kelima, agar kebijakan layanan sertifikasi halal dapat menjadi instrumen upscaling bagi pelaku UMK yang ingin naik kelas. Strategi ini harus menjadi kerangka umum kebijakan yang dilaksanakan oleh BPJPH. Dan keenam, agar BPJPH memberi atau membuka kesempatan kerjasama seluas mungkin dengan Halal Center, Perguruan Tinggi, lembaga pelatihan, Ormas Islam, dan LSP untuk memastikan dapat mengcover keseluruhan aspek jaminan produk halal dan layanan sertifikasi halal yang sangat luas cakupannya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI